SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL

SEJARAH KOPERASI DI INDONESIA DAN INTERNASIONAL

SEJARAH KOPERASI INDONESIA

Kapitalisme yang dikembangkan dari dunia barat, pada hakekatnya telah menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan juga pada sebagian penduduk di dunia barat itu sendiri, terbukti dari kelahiran-kelahiran koperasi yang dimulai dari digerakan di bagian dunia tersebut. Sedang di tanah air kita kejahatan kapitalisme tersebut telah terasa sejak permulaan abad ke XVII tatkala orang-orang barat (Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris) berdatangan ke tanah air kiita untuk melakukan penindasan, perampasan dan pemerasan terhadapt penduduk di bumi nusantara kita.

Kelahiran koperasi-koperasi di Eropa pertengahan abad ke XIX dan sebutan terhadap koperasi pada waktu itu sebagai “KINDER DER NOT”, jelas merupakan usaha untuk membatasi gerak kapitalisme yang telah banyak menimbulkan kemiskinan dan kesengsaraan tersebut. Kelahiran aliran-aliran koperasi memperkuat bukti-bukti diatas, karena aliran-aliran ini berkeinginan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi mereka yang miskin/sengsara dengan jalan pembentukan koperasi.

Sejarah Koperasi di Indonesia dapat dilihat dalam tiga masa periode, yaitu sejarah koperasi pada masa penjajahan belanda, sejarah koperasi pada masa pendudukan jepang dan sejarah koperasi pada masa kemerdekaan.

Pada Masa Penjajahan Belanda

1. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1896 – 1908

Sejarah koperasi di Indonesia pada tahun 1896 sampai dengan 1908 merupakan titik awal dikenalnya koperasi di Indonesia. Pada tahun 1896, R Aria Atmadja seorang Patih Pamong Praja mendirikan suatu Bank Simpanan untuk menolong para pegawai negeri (kaum priyai) yang terjerat tindakan dalam soal riba dari kaum lintah darat. Cita-cita dan ide beliau ini mendapat rintangan atau hambatan sebagai kegiatan politik pemerintah penjajah waktu itu. Adapun karya dari beliau yang telah ia lakukan adalah :

– Mendirikan bank simpanan yang dia anjurkan untuk kemudian diubah menjadi koperasi.

– Dihidupkannya sistem Lumbung Desa untuk usaha penyimpanan padi rakyat pada musim panen, yaitu dikelola untuk menolong rakyat dengan cara memberikan pinjaman pada musim paceklik. Lumbung Desa ini nantinya akan ditingkatkan menjadi KKP (Koperasi Kredit Padi).

2. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1908 – 1927

Sejarah Koperasi di Indonesia, pada tahun 1908 Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga, koperasi toko, yang selanjutnya menjadi koperasi konsumsi yang di dalam perkembangannya kemudian menjadi koperasi batik. Gerakan Boedi Utomo pada tahun 1908 dengan dibantu oleh Serikat Islam inilah yang melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia, koperasi ini bersamaan dengan lahirnya Gerakan Kebangkitan Nasional. Namun perkembangan koperasi pada waktu itu kurang memuaskan, karena adanya hambatan yang datang dari pemerintah Belanda. Meskipun perkemabangan koperasi kurang lancar, pemerintah belanda tetap khawatir jika koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan Bumi Poetra. Agar perkembangan koperasi tidak makin meluas, pemerintah belanda pada tahun 1915 berusaha mengatur kehidupan koperasi dengan suatu Undang-undang.

3. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1927 – 1942

Sejarah koperasi di Indonesia dengan keluarnya UU koperasi tahun 1927, maka koperasi di Indonesia mulai berkembang dan bangkit lagi. Selain koperasi-koperasi lama yang dirintis oleh Serikat Islam, Boedi oetom, Partai Nasional Indonesia, maka bermunculanlah koperasi-koperasi lainnya seperti koperasi kredit, koperasi perikanan dan koperasi kerajinan. Akan tetapi koperasi ini mundur lagi karena mendapat saingan berat dari kaum pedagang yang mendapat fasilitas dari Pemerintah Belanda.

Pada tahun 1933, Pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan koperasi sebagai pengganti peraturan koperasi tahun 1915. Peraturan baru ini tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi tahun 1915, peraturan ini sama sekali tidak cocok dengan kondisi rakyat Indonesia, akibatnya koperasi semakin mundur saja dengan keluarnya peraturan tersebut.

Jawatan Koperasi pada tahun 1935 dipindahkan dari Departemen Dalam Negeri ke Departemen Ekonomi karena banyaknya kegiatan di bidang ekonomi pada waktu itu dan dirasakannya bahwa koperasi lebih sesuai berada di bawah Departemen Ekonomi.

Pada Tahun 1937 dibentuklah koperasi simpan pinjam yang diberi bantuan modal oleh pemerintah, dengan tugas sebagai koperasi pemberantas hutang rakyat, terutama kaum tani yang tidak lepas dari cengkeraman kaum pengijon dan lintah darat.

Selanjutnya pada tahun 1939 Jawatan koperai yang berada di bawah Departemen Ekonomi, diperluas ruang lingkupnya menjadi jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena koperasi pada waktu itu belum mampu untuk mandiri, sehingga pemerintah penjajah Belanda ini menaruh perhatian dengan memberikan bimbingan, penyuluhan, pengarahan dan sebagainya tentang bagaiman cara koperasi dapat memperoleh barang dan memasarkan hasilnya. Perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Penjajah tersebut dimaksudkan agar koperasi dapat bangkit dan berkembang serta mampu mengatasi dirinya sendiri.

Pada Masa Penjajahan Jepang

Sejarah Koperasi di Indonesia pada tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada tahun 1942 peranan koperasi menjadi berubah lagi. KOerasi yang bercirikan demokrasi sudah tidak ada lagi, karena oleh Balatentara Jepang sebagai penguasa pada waktu itu, koperasi dijadikan sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi-koperasi yang ada ini diubah menjadi Kumiai, yang berfungsi sebagai pengumpul barang untuk keperluan perang.

Pada masa ini, koperasi tidak mengalami perkembangan bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Japang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat dan biasanya izin tersebut sangat dipersulit.

Pada Masa Kemerdekaan

1. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1945 – 1958

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka bersamaan dengan itu juga timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945. Karena koperasi sudah mendapat landasarn hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia, maka Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan konggres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947. Dari beberapa keputusan penting yang diambil dalam konggres tersebut, salah satunya adalah menetapkan bahwa tanggal 12 juli dijadikan sebagai Hari koperasi, yang bermakna sebagai hari bertekad dari seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi.

Pada tahun 1953, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan konggres kedua, di mana salah satu keputusannya ialah menetapkan dan menganggkat Muhammad Hatta sebagai bapak koperasi Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan UU koperasi Nomor 79 tahun 1958.

2. Sejarah Koperasi di Indonesia Pada Tahun 1958 – 1965

Dalam sejarah koperasi, sejak berlakunya UU No. 79 Tahun 1958 yang mendasarkan pada ketentuan pasal 38 UUDS 1950, koperasi semakin maju dan berkembang, serta tumbuh di mana-mana. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 juli 1959, pemerintah kemudian mengeluarkan PP no. 60 tahun 1959 sebagai peraturan pelaksana dari UU No.79 Tahun 1958. Peraturan ini menentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina dan pengawas dalam perkembangan koperasi di Indonesia.

Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan Gerakan Koperasi harus ada kerja sama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat di dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop).

Besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan koperasi pada waktu itu, berdampak juga pada ketergantungan koperasi terhadap bantuan pemerintah. Pengurus koperasi terbiasa hnya mengharapkan datangnya bantuan atau distribusi barang dari pemerintah. Para pengurus koperasi menjadi kehilangan inisiatif untuk menciptakan lapangan usaha bagi kelangsungan hidup koperasi. Disamping itu juga, partai-partai politik mulai campur tangan pada koperasi. Koperasi mulai dijadikan sebagai alat perjuangan politik bagi sekelompok kekuatan tertentu. Akibatnya koperasi menjadi kehilangan kemurniannya sebagai suatu badan ekonomis yang bersifat demokratis, serta sendi dasar utama koperasi yang tidak mengenal perbedaan golongan, agma dan ras atau suku menjadi tidak murni lagi.

3. Sejarah Koperasi di Indonesia pada Tahun 1966 Sampai Sekarang

Pemerintahan Orde baru bertekad untuk mengembalikan ctra koperasi sesuai dengan kehendak dari UUD 1945. Pada waktu itu terbentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara (MPRS), di mana salah satu ketetapannya yang penting yaitu Tap MPRS No. XXIII/MPRS/1966 mengenai pembaharuan kebijaksanaan landasan ekonomi, keuangan dan pembangunan. Peranan koperasi dalam hal ini tercantum di dalam Bab V, Pasal 42 dan Pasal 43 Tap MPRS tersebut.

Mengemban amanat dari Tap MPRS tersebut dengan mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah, maka pada tanggal 17 juli 1966 Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah Nasional di Jakarta. Beberapa keputusan penting yang dihasilkan dalam Munas tersebut yaitu :

1.     Menolak dan membatalkan semua keputusan dan hasil Munas Koperasi lainnya, yang kemudian diselenggarakan pada tahun 1961 (Munas 1) dan Tahun 1965 (Munas 2)

2.    Menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MPRS.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 196 pemerintah orde baru membuat UU Koperasi No. 12 Tahun 1967 mengenai Pokok Pokok Koperasi. Dengan keluarnya UU ini, maka koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang tumbuh demikian mudah pada masa orde lama mulai ditertibkan. Jumlah koperasi pada akhir tahun 1967 telah mencapai 64000, di mana dari jumlah tersebut hanya 45000 yang berbadan hukum. Dengan adanya penertiban sesuai dengan UU NO.12 ini, maka pada akhir tahun 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal 15000 koperasi dan koperasi ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 1967.

Pada Tahun 1978, Pemerintah mengeluarkan instruksi presiden No.2 Tahun 1978 mengenai Badan Usaha Unit Desa atau Koperasi Unit Desa (BUUD atau KUD). Pada permulaannya, Koperasi Unit Desa hanya mencakup koperasi desa, koperasi pertanian dan koperasi serba usaha di desa-desa. Kemudian KUD telah mampu mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain seperti bidang kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan dan kegiatan dalam menangani masalah Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) dan bahkan percengkehan nasional.

Keanggotaan Koperasi Unit Desa ini tidak didasarkan pada jenis usahanya, akan tetapi didasarkan pada tempat tinggal penduduk atau anggota. Dalam hal ini di suatu daerah kecamatan telah berdirik koperasi-koperasi lain selain koperasi unit desa, maka koperasi-koperasi tersebut boleh terus menjalankan kegiatan usahanya atau boleh juga bergabung dengan koperasi unit desa atas kemauannya sendiri.

Perkembangan koperasi selanjutnya yaitu semakin banyaknya koperasi unit desa yang hampir ada di setiap kecamatan, maka pemerintah mulai melakukan pembinaan secara khusus KUD-KUD tertentu, yang ditunjuk untuk dijadikan KUD percontohan.

SEJARAH KOPERASI EROPA

Gerakan koperasi digagas oleh Robert Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, Skotlandia. Gerakan koperasi ini dikembangkan lebih lanjut oleh William King (1786–1865) – dengan mendirikan toko koperasi di Brighton, Inggris. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan publikasi bulanan yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saran-saran praktis tentang mengelola toko dengan menggunakan prinsip koperasi.

Pada dasarnya koperasi adalah institusi (lembaga) yang tumbuh atas dasar solidaritas tradisional dan kerjasama antar individu, yang pernah berkembang sejak awal sejarah manusia sampai pada awal Revolusi Industri, yaitu di Eropa pada pertengahan abad ke-18 dan awal abad ke-19. Lembaga ini sering disebut sebagai Koperasi Historis atau Koperasi Pra-Industri. Penerapan sistem kapitalis di eropa membuat buruh merasa tertindas dan untuk membebaskan penderitaan mereka bersepakat untuk membentuk koperasi. Pada awalnya pertumbuhan koperasi memang tidak dapat dipisahkan dengan gerakan sosialis, hal ini disebabkan kuatnya pengaruh pemikiran sosialis dalam perkembangan koperasi.

Sejarah Singkat Koperasi di beberapa Negara - Negara Eropa.

1.     Inggris

Penderitaan yang dialami oleh kaum buruh di berbagai Negara di Eropa pada awalabad ke-19 dialami pula oleh para pendiri Koperasi konsum si di Rochdale, Inggris, padatahun 1844.Pada mulanya Koperasi Rochdale memang hanya bergerak dalam usaha kebutuhankonsumsi. Tapi kemudian mereka mulai mengembangkan sayapnya dengan melakukanusaha-usaha produktif. Dengan berpegang pada asas-asas Rochdale, para peloporKoperasi Rochdale mengembangkan toko kecil mereka itu menjadi usaha yang mampumendirikan pabrik, menyediakan perumahan bagi para anggotanya, sertamenyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota dan pengurursKoperasi.

Menyusul keberhasilan Koperasi Rochdale, pada tahun 1852 telah berdiri sekitar 100Koperasi Konsumsi di Inggris. Sebagaimana Koperasi Rochdale, Koperasi-koperasi inipada umumnya didirikan oleh para konsumen. Dalam rangka lebih memperkuat gerakan Koperasi, pada tahun 1862, Koperasi-koperasi konsumsmi di Inggris menyatukan diri menjadi pusat Koperasi Pembeliandengan nama The Cooperative Whole-sale Society, disingkat C. W. S. Pada tahun 1945, C.W. S. telah memiliki sekkitar 200 buah pabrik dan tempat usaha dengan 9.000 pekerja,yang perputaran modalnya mencapai 55.000.000 poundsterling. Sedangkan pada tahun1950, jumlah anggota Koperasi di seluruh wilayah Inggris telah berj umlah lebih dari11.000.000 orang dari sekitar 50.000.000 orang penduduk Inggris.

2.    Perancis

        Revolusi Perancis dan perkembangan industri telah menimbulkan kemiskkinan danpenderitaan bagi rakyat Perancis. Berkat dorongan pelopor-pelopor mereka sepertiCharles Forier, Louis Blanc, serta Ferdinand Lasalle, yang menyadari perlunya perbaikannasib rakyat, para pengusaha kecil di Perancis berhasil membangun Koperasi-koperasiyang bergerak dibidang produksi.

Dewasa ini di Perancis terdapat Gabungan Koperasi Konsumsi Nasional Perancis(Federation Nationale Dess Cooperative de Consommation), dengan jumlah Koperasi yangtergabung sebanyak 476 buah. Jumlah anggotanya mencapai 3.460.000 orang, dan tokoyang dimiliki berjumlah 9.900 buah dengan perputaran modal sebesar 3.600 milyarfranc/tahun.

3.    Jerman

Sekitar tahun 1848, saat Inggris dan Perancis telah mencapai kemaj uan, munculseorang pelopor yang bernama F. W. Raiffeisen, walikota di Flammersfield. Iamenganjurkan agar kaum petani menyatukan diri dalam perkumpulan simpan-pinjam.Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya Raiffesien dapat mendirikan Koperasidengan pedoman kerja sebagai berikut :

1.  Anggota Koperasi wajib menyimpan sejumlah uang

2. Uang simpanan boleh dikeluarkan sebagai pinjaman dengan membayar bunga.

3. Usaha Koperasi mula-mula dibatasi pada desa setempat agar tercapai kerjasama yang erat.

4. Pengurusan Koperasi diselenggarakan oleh anggota yang dipilih tanpa mendapatkanupah.

5.Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk membantu kesejahteraan masyarakat.

Pelopor Koperasi lainnya dari Jerman ialah seorang hakim bernama H. Schulze yangberasal dari kota Delitzcsh. Pada tahun 1849 ia mempelopori pendirian Koperasi simpan-pinjam yang bergerak di daerah perkotaan. Pedoman kerja Koperasi simpan-pinjamSchulze adalah :

1. Uang simpanan sebagai modal kerja Koperasi dikumpulkan dari anggota

2. Wilayah kerjanya didaerah perkotaan.

3. Pengurus Koperasi dipilih dan diberi upah atas pekerjaannya.

4. Pinjaman bersifat jangka pendek.

5. Keuntungan yang diperoleh dari bunga pinjaman dibagikan kepada anggota.

4.    Denmark

Jumlah anggota Koperasi di Denmark meliputi sekitar 30% dari seluruh peduduk.Denmark. Hampir sepertiga penduduk pedesaan Denmark yang berusia antara 18 s/d 30tahun balajar di perguruan tinggi.Dalam perkembangannya, tidak hanya hasil-hasil pertanian yang didistribusikan melaluiKoperasi, melainkan meliputi pula barang-barang kebutuhan sector pertanian itu sendiri.

Selain itu, di Denmark juga berkembang Koperasi konsumsi. Koperasi-koperasi konsumsiini kebanyak didirikan oleh serikat-serikat pekerja di daerah perkotaan.

ANALISIS

Sejarah Koperasi di Indonesia dapat dilihat dalam tiga masa periode, yaitu sejarah koperasi pada masa penjajahan belanda, sejarah koperasi pada masa pendudukan jepang dan sejarah koperasi pada masa kemerdekaan. Dimana aliran-aliran koperasi mempunyai keinginan memanfaatkan koperasi sebagai wadah perjuangannya, namun yang pasti pada nyata kegiatan atau perjuangannya itu adalah memperbaiki system perekonomian, dengan mana perbaikan-perbaikan hidup sebagian besar umat manusia di dunia yang kenyataannya ada dibawah batas-batas kemiskinan akibat kerakusan kaum kapitalis, dapat dilaksanakan atau diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Sumber:

-  R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, 2001. Hukum Koperasi Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.

-  G. Kartasapoetra, Drs. Bambang S., Drs. A. Setiady. 2003. Koperasi Indonesia. Penerbit Bina Adiksara : Jakarta.

-  https://www.scribd.com/document/354086223/Makalah-Sejarah-Koperasi-Internasional

-  http://www.pengertianpakar.com/2015/04/sejarah-koperasi-di-indonesia.html

-  http://www.berbagaireviews.com/2015/05/sejarah-dan-perkembangan-koperasi-di.html?m=1

Nama Kelompok :

1. Fadli Magdat (22216466)

2. Indah Permatasari (23216494)

3. Robby Trisukma Fenandri (26216648)

KELAS : 2EB13

PDB (Produk Domestik Bruto) Negara Turkey

TUGAS 3

Ekonomi Turki dikategorikan sebagai ekonomi negara menuju maju (emerging market) oleh IMF. Turki adalah salah satunegara maju di dunia menurut CIA World Factbook. Turki merupakan negara dengan PDB nominal terbesar ke-18 danPDB menurut PPP terbesar ke-17 di dunia. Negara ini termasuk di antara produsen terkemuka di dunia dalam produk pertanian, tekstil, kendaraan bermotor, kapal, sarana transportasi lainnya, bahan bangunan, elektronik konsumen, dan peralatan rumah tangga.

Berikut adalah PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) di Negara Turkey dari Tahun ke Tahun :

1.      2013

Produk industri Turki yang menanjak 1,4 persen pada akhir Juni 2013 berimbas pada Produk Domestik Bruto (PDB) negeri itu. Catatan dari lembaga statistik setempat, TSI, menunjukkan kalau PDB pada kuartal kedua 2013 tumbuh 3,2 persen, tulis AP pada Senin (12/8/2013). Andai dibandingkan dengan kuartal pertama tahun ini, pencapaian pertumbuhan itu lebih baik. Posisi pertumbuhan pada kuartal pertama 2013 adalah 3 persen.

2.      2014

ANKARA. Kontraksi ekonomi yang dialami Turki pada kuartal dua cukup mengejutkan. Kondisi ini dapat diartikan bahwa pemerintah akan meningkatkan tekanan kepada bank sentral untuk menurunkan biaya pinjaman. Tujuannya tak lain untuk mengerek pertumbuhan ekonomi meskipun tingkat inflasi semakin tinggi mendekati level dua kali lipat dari target bank sentral.

Asal tahu saja, pertumbuhan PDB Turki pada kuartal II berada di level 2,1%. Sementara, prediksi 15 analis yang disurvei Bloomberg mematok pertumbuhan sebesar 2,8%. Sementara itu, tingkat konsumsi rumah tangga anjlok 1,5% dari kuartal sebelumnya.

Sebelumnya, pada bulan lalu, Basci menegaskan akan memperketat akses kredit hingga dia melihat adanya penurunan inflasi yang signifikan. Mata uang Turki, lira, langsung melemah pasca data ekonomi ini dirilis. Pada pukul 14.28 waktu Ankara, lira melemah 0,3% menjadi 2,2033 per dollar AS.

3.   2015

Presiden Turki dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Recep Tayyip Erdogan membuat langkah kontroversial demi perbaikan ekonomi negerinya. Ia menyerukan pengubahan sistem parlementer ke presidensiil untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Turki.

Erdogan beralasan, sistem parlementer menyulitkan pertumbuhan karena bertele-tele. Dengan perubahan sistem ketatanegaraan itu, kata Erdogan,  PDB dapat naik hingga 25 ribu dolar AS pada 2023. Saat ini PDB Turki hanya 11 ribu dolar AS.

Erdogan menuding, sistem parlementer saat ini menyebabkan laju pemerintah lambat akibat sistem administrasi. Sehingga pemerintah tidak bisa bertindak cepat untuk mendorong laju ekonomi. Pemimpin Turki itu bahkan mengusulkan amandemen konstitusi Turki. Namun, solusi itu ditentang oleh partainya sendiri.

“Kita butuh konstitusi baru dengan sistem presidensial di Turki,” ujarnya, seperti dikutip The Hurriyet Dailly pada 25 Maret 2015.

Jika menerapkan sistem presidensial, ia yakin tidak akan terjadi permasalahan eksekutif dengan parlemen.  Erdogan berpendapat, kestabilan ini akan mendobrak kebuntuan pertumbuhan PDB per kapita Turki.

Erdogan mengeluh, PDB per kapita Turki mengalami kemacetan setalah tumbuh dari 3.400 dolar AS per kapita pada 2002 menjadi 11 ribu dolar AS per kapita saat ini (2015).

4.   2016

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Turki melonjak pada tingkat 4,8 persen pada kuartal pertama 2016 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik Turki (TurkStat) melaporkan pada Jumat (10/6/2016).
Angka tersebut melampaui perkiraan konsensus analis dari 4,4 persen.

     Produk Domestik Bruto pada kuartal keempat 2015 naik menjadi 31,7 milyar lira Turki ($ 11 milyar), naik 4,8 persen dibandingkan dengan 30,1 miliar lira ($ 10,31 milyar) pada kuartal pertama 2015, kata TurkStat.

     Kinerja pada kuartal pertama mendorong keseluruhan pertumbuhan PDB tahunan menjadi 4,8 persen, dengan PDB kumulatif mencapai 499.3 milyar lira Turki ($ 172 milyar) di harga saat ini, tambahnya.

     Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Simsek, yang bertanggung jawab bidang ekonomi, mengatakan ekonomi Turki adalah salah satu ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara negara-negara di Uni Eropa dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), yang terdiri dari 34 ekonomi dunia .

Menurut perkiraan dari lembaga pemeringkat internasional Fitch pada 26 Mei, ekonomi Turki akan tetap berada pada jalur pertumbuhan lebih dari 3 persen, kedua ini dan tahun depan.

     Badan ini memperkirakan bahwa ekonomi Turki akan berkembang pada tingkat 3,5 persen tahun ini dan 3,6 persen tahun depan.

     Fitch mengatakan kenaikan 30 persen terbaru dalam upah minimum dan sejumlah besar pengungsi Suriah yang ditampung di negara Turki diharapkan untuk meningkatkan konsumsi dalam negeri, salah satu pendorong utama pertumbuhan PDB. (Pengungsi Suriah itu bukan jadi beban, tapi berkah)

      Pada bulan Januari 2016, pemerintah Turki menaikan upah minimum (UMR) bulanan bersih ke 1.300 lira (sekitar $ 450/Rp 6 juta) dari 1.000 lira Turki (sekitar $ 345) untuk sekitar lima juta penerima upah minimum di negara ini. (Perbandingan UMP DKI Jakarta 2016 = Rp 3,1 juta)

Sumber Referensi :

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Turki

http://internasional.kompas.com/read/2013/08/12/2108009/Turki.Alami.Kenaikan.PDB 

http://internasional.kontan.co.id/news/pdb-terkontraksi-kejutan-dari-turki 

http://www.varia.id/2015/03/27/terobosan-erdogan-untuk-genjot-ekonomi-turki/ 

http://pkspiyungaan.blogspot.sg/2016/06/pertumbuhan-ekonomi-turki-2016-masuk.html 

NAMA ANGGOTA  : 1. Fadli Magdat

                                   2. Nia Novia

                                   3. Yulfit Afrilda

Pertumbuhan Ekonomi Bali

TUGAS 4

     

Bali merupakan salah satu provinsi yang terdapat di Indonesia. Provinsi yang beribukota di Denpasar ini dikategorikan sebagai salah satu penyumbang asset pariwisata terbesar di Indonesia. Bali atau yang sering disebut dengan Pulau Dewata ini sering dijadikan referensi kunjungan bagi turis lokal Indonesia maupun turis mancanegara karena keindahan alam dan keunikan budayanya. Oleh karena itu, perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah ini tumbuh pesat seiring dengan besarnya turis yang terus menerus dating dari berbagai belahan dunia.

                Menurut saya, perekonomian Bali lebih unggul disbanding dengan perekonomian provinsi lainnya, bahkan lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional, karena pertumbuhan ekonomi Bali ditopang oleh sector pariwisata dan Sumber Daya Manusianya yang cukup stabil. Sedangkan provinsi lain, pertumbuhan ekonominya banyak ditopang oleh Sumber Daya Alam. Banyak yang harus dicontoh oleh provinsi lain dari Provinsi Bali, yaitu bagaimana cara meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya dengan memaanfaatkan sector pariwisata karena banyak pariwisata provinsi lain yang bisa diberdayakan dan dikembangkan, dan jangaan hanya mendalkan SDA karena tentunya lambau laun SDA bisa menipis bahkan habis.

Berikut adalah Pertumbuhan Ekonomi di Bali dari beberapa tahun yang lalu sampai sekarang :

1.       Tahun 2013

• Untuk keseluruhan tahun 2013, pertumbuhan ekonomi Bali menunjukan perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi Bali di tahun 2013 tumbuh melambat dari 6,65% menjadi 6,05%

• Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2013 yang sebesar 5,78%

• Tekanan inflasi Bali sepanjang 2013 mengalami peningkatan. Inflasi provinsi bali mencapai 7,35% jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 4,71%. Inflasi ini disebabkan oleh tingginya tekanan pada kelompok bahan makanan, transportasi, dan kelompok perumahan.

• Tingkat kemiskinan menunjukkan peningkatan, sedangkan kesejahteraan petani mengalami penurunan. Faktor utamanya karena dunia usaha masih belum bekerja pada kapasitas penuh

2.       Tahun 2014

•  Pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2014 mencapai 5,8% - 6,2%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh sector perdagangan, hotel, dan restoran (PHR),  pertanian dan bangunan

• Pertumbuhan ekonomi yang signifikan dipicu oleh nilai investasi dalam berbagai aspek kehidupan di Pulau Dewata

•  Produksi perikanan Bali meningkat, juga kontribusi industry perhotelan dan jasa-jasa ikut naik dan dampak krisis Thailand mengalihkan wisatawan ke Pulau Dewata

•  Jumlah penduduk miskin di Bali 2014 sebesar 186,53 ribu orang atau sekitar 4,49% dari total  penduduk Bali. Penyebabnya adalah tingginya tingkat inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Program bantuan langsung tunai yang dijalankan pemerintah belum mampu menanggulangi kenaikan tingkat kemiskinan

3.       Tahun 2015

•  Bank Indonesia Provinsi Bali memprediksi pertumbuhan ekonomi di Pulai Dewata tahun 2015 menccapai pada kisaran 6,0 hingga 6,5% yang sebagian besar ditopang oleh sector pariwisata

• Kuatnya pertumbuhan itu didorong oleh tingginya konsumsi dan membaiknya iklim investasi seiring penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) serta tumbuhnya ekspor

•  Dari sector pariwisata, kebijakan pembebasan visa yang dilakukan Indonesia  terhadap lima Negara mulai diberlakukan januari 2015 juga turut berkontribusi.  Negara itu antara lain Tiongkok,  Rusia, Korea Selatan, Jepang, serta Australia sehingga diprediksi akan menjaring lebih banyak wisatawan maancanegara khususnyandari lima Negara potensial itu

•  Dari sisi investasi, peningkatan itu didukung oleh investasi bangunan seperti pembangunan jalan pintas di titik-titik strategis di jalus distribusi barang di Pulai Dewata serta rencana pembangunan tol menuju Singaraja dan Gilimanuk serta Perbaikan irigasi

  

             4.      Tahun 2016-2017

perkembangan Ekonomi Provinsi Bali pada tahun 2016-2017 diperkirakan akan tumbuh lebih baik disbanding tahun 2015, terutama didorong oleh perbaikan kinerja Ekonomi global, dimana menurut International Monetary Fund (IMF)  memproyeksikan angka Pertumbuhan Ekonomi dunia yaitu 3.4% ditahun 2016 Dan pada tahun 2017 sebesar 3.6%. Optimisme peningkatan kinerja industri pariwisata yang didorong oleh Pertumbuhan Ekonomi global diperkirakan berpotensi mendorong peningkatan volume ekspor Dan kunjungan wisman. Kebijakan bebas visa (tahun 2016 mencapai 174 Negara) Dan peningkatan promising yang dilakukan secara terus menerus oleh pelaku usaha industri pariwisata maka akan meningkat kunjungan pariwisata Bali. Selain itu, perbaikan kinerja Ekonomi Provinsi Bali ditahun 2016 juga didorong oleh membaiknya kinerja sektor oertanian, Dan seiring dengan mulai berakhirnya periode El Nino dan program pengembangan sektor pertanian melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GPPTT) oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota, melalui benih bersertifikasi, penggunaan pupuk berimbang, pupuk Organik serta metode penanaman yang produktif maka semakin meningkatkan Optimisme akan perkembangan perekonomian Bali kedepan.

Sumber Referensi :

http://www.baliprov.go.id/id/Wagub-Sudikerta-Paparkan-Tiga-Pilar-Pendorong-Pertumbuhan-Ekonomi-Bali

http://www.academia.edu/14522006/ANALISA_PERTUMBUHAN_EKONOMI_PROVINSI_BALI

NAMA ANGGOTA  : 1. Fadli Magdat

                                   2. Nia Novia

                                   3. Yulfit Afrilda

Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi Sosial di Indoneisa

Tulisan 2

1.   Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

       

A. Kemiskinan dapat kita lihat dari beberapa segi :

      1.      Dilihat dari segi standar kebutuhan hidup yang layak

Maksudnya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pokok/dasar yang disebabkan karena adanya kekurangan barang-barang yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kebutuhan yang layak. Rakyat Indonesia masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal yang layak atau memadai untuk istirahat. Bahkan saking susahnya untuk memiliki tempat tinggal mereka memilih tinggal di kolong jembatan atau bahkan di pinggir sungai, dimana itu membahayakan dirinya sendiri.

      2.      Dilihat dari segi pendapatan/penghasilan

Dimana pendapatan/penghasilan orang Indonesia tidaklah sebanding dengan besarnya kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Karena pendidikan yang kurang, masyarakat juga banyak yang kesulitan untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran. Banyak pula diantara mereka yang memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, namun masih tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok sepenuhnya karena jumlah pendapatan yang tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan.

      3.      Dilihat dari segi keadaan / kondisi

Kemiskinan di Indonesia dapat secara jelas dilihat dari kondisi nyata masyarakatnya, diantaranya:

a)    Kelaparan dan kekurangan gizi

b)    Pakaian dan perumahan yang tidak memadai.

c)    Tingkat pendidikan yang rendah.

d)    Sangat sedikitnya kesempatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang pokok.

      

     

           B. Penyebab Kemiskinan di Indonesia

              Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

1. Banyaknya jumlah penduduk. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia tidak di barengi dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak memadai. Sehingga terjadi pengangguran dan Kesenjangan sosial yang tinggi. 
2.  Sulitnya membuka usaha. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia mendorong masyarakatnya untuk memiliki usaha sendiri. Namun, keinginan membuka usaha ini tidak semudah yang mereka harapkan, pengurusan perizinan yang sulit dan banyaknya pungutan-pungutan liar yang tidak jelas dari petugas dan preman mempersulit keinginan masyarakat untuk membuka usaha.
3.  Ketergantungan impor barang. Pemerintah Indonesia selalu menggantungkan pasokan kebutuhan dari Negara lain seperti impor kedelai, impor buah-buahan, impor minyak, dan sebagainya. Pemerintah tidak memaksimalkan pasokan-pasokan dari Negara sendiri, padahal kita sanggup untuk mencukupinya. Akibatnya, masyarakat juga menggantungkan kebutuhannya pada barang-barang impor tersebut.
4. Korupsi Kolusi Nepotisme. Negara ini penuh dengan KKN, Korupsi dan kolusi di mana-mana dari jabatan lurah sampai Mahkamah agung. Nepotisme juga mendominasi pemerintah, dimana banyak keluarga pejabat yang menjadi pejabat pula.
5. Anggapan sebelah mata terhadap SDM. Ketidakpedulian pemerintah akan pendidikan rakyatnya menyebabkan tenaga kerja atau sumber daya manusia Indonesia tidak dimaksimalkan.
6. Tenaga ahli Indonesia banyak bekerja di luar negeri. Banyak tenaga-tenaga ahli negeri ini yang lebih memilih mengabdikan dirinya di Negara luar, hal ini karena kemampuan mereka tidak di apresiasi maksimal di Indonesia
7.  Kurangnya pemanfaatn SDA. Melimpahnya SDA yang dimiliki Indonesia tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Negara sendiri dan malah dimanfaatkan oleh perusahaan luar. Keadaanya yang lebih miris adalah tenaga kerja Indonesia yang hanya dijadikan buruh di perusahan tersebut.

C.  Dampak Kemiskinan di Indonesia

     Dampak akibat kemiskinan yang terjadi di Indonesia, sebenarnya begitu banyak dan sangat kompleks.

1.      Pengangguran. Banyaknya penggangguran, berarti mereka tidak bekerja dan otomatis mereka tidak mendapatkan penghasilan. Dengan tidak bekerja dan tidak mendapatkan penghasilan, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara otomatis, pengangguran menurunkan daya saing dan beli masyarakat.

2.      Kekerasan dan Maraknya Pencopetan. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah yang benar dan halal, maka mereka befikir pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cara kekerasan dan mengambil paksa hak milik orang lain (mencopet).

3.      Pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan, mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Akhirnya, kondisi masyarakat miskin semakin terpuruk lebih dalam. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang.

4.      Kesehatan. Biaya pengobatan yang terjadi pada klinik pengobatan bahkan rumah sakit swasta besar sangat mahal dan biaya pengobatan tersebut tidak terjangkau oleh kalangan masyarakat miskin.

             D.  Upaya yang Harus Dilakukan Pemerintah agar Kemiskinan di Indonesia Berkurang

1.       Menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

2.       Membatasi impor dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

3.   Memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme agar masyarakat dapat menikmati hak mereka sebagai warga Negara sebagaimana mestinya.

4.     Memperbaiki mutu Sumber Daya Manusia agar dapat mengelola Sumber Daya Alam dan mensejahterakan rakyat.

          2.      Kesenjangan Ekonomi Sosial di Indonesia

Bentuk kesenjangan dapat terlihat dari 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek sosial.

            A.      Aspek Ekonomi

Ketimpangan atau kesenjangan pendapatan menggambarkan distribusi pendapatan masyarakat di suatu daerah atau wilayah pada waktu tertentu. Dari segi pendapatan, di Indonesia banyak sekali orang yang pendapatannya tinggi akan tetapi banyak pula yg pendapatanya rendah. Jadi di Indonesia kesenjangan perekonomian di Indonesia terbilang sangat tinggi. Dari segi pendidikan banyak yang bersekolah mahal bahkan sampai keluar negeri yang  mahal , tetapi banyak pula warga Indonesia yang didaerah terpencil bahkan di ibu kota sekali pun masih tidak bisa sekolah karna perekonomian keluarga nya yg tidak mencukupi, bahkan ada sama sekali tidak pernah mengenyam bangku sekolah. Dari segi pendidikan ini dapat kita simpulkan juga bahwa kesenjangan perekonomian di Indonesia sangat tinggi.

            B.      Aspek Sosial

Perbedaan status sosial dalam masyarakat dapat menjadi alasan mengapa kesenjangan sosial itu terjadi di Indonesia. Status sosial itu muncul karena adanya stratifikasi dalam masyarakat .Hal itu dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari misalnya kedudukan antara majikan dan pembantu, banyak orang menganggap bahwa pembantu mempunyai kedudukan yang rendah daripada majikan, kedudukan antara kuli dan mandor , kedudukan antara sarjana dengan lulusan SMA, dsb. Sebagai contoh banyak sekali karna orang tua bekerja sebagai pembantu lantas anak nya di kucilkan oleh temannya karna pekerjaan orang tuanya tersebut.

Upaya yang Harus dilakukan Pemerintah

1. Memperhatikan Pendidikan di daerah

Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal.Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi.Oleh karenanya pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan.Hal tersebut dapat dilakukan seperti : pemberian beasiswa,menambah anggaran pendidikan pada APBN.

2. Menciptakan Lapangan Kerja untuk Meminimalisir Kemiskinan

Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dengan berbagai cara berikut antara lain : mengadakan proyek padat karya,mendirikan lebih banyak ukm-ukm, memberlakukan inpres desa tertinggal.

           3. Pemerataan Pembangunan dari sabang sampai marauke

Hal ini perlu dilakukan agar tercipta pertumbuhan di setiap daerah di Indonesia. Dengan pembangunan yang merata, maka kesenjangan antara kota dan daerah dapat berkurang. Berbagai infrastruktur dan fasilitaspun dapat dirasakan semua kalangan.

4. Mengurangi Kemiskinan di Indonesia

Apabila kemiskinan di Indonesia dapat dikurangi, maka hal tersebut juga dapat mempengaruhi berkurangnya kesenjangan ekonomi dan sosial.

Sumber Referensi :

http://hariannetral.com/2015/07/pengertian-kemiskinan-apa-itu-miskin.html

http://dheayull.blogspot.sg/2016/01/makalah-kemiskinan-dan-kesenjangan.html

http://bloggbebass.blogspot.sg/2013/11/penyebab-indonesia-miskin.html

http://apriyanis.blogspot.sg/2013/04/upaya-pemerintah-untuk-mengatasi.html

 NAMA ANGGOTA  : 1. Fadli Magdat

                                    2. Nia Novia

                                    3. Yulfit Afrilda